6Pik4_OnlineMedia_Tugas7

1. Berdasarkan kode etik jurnalistik dan PPMS
Verifikasi dan keberimbangan berita
a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

·         Berita yang telah di publikasi, dapat di unggh kembali dengan jurnalis atau pun pihak media mem-verifikasi dengan tersangka dari permberitaan tersebut.

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.

c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.

d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

·         Langkah-lagkah yang harus dilakukan oleh pihak media tersebut adalahan membuat klarifikasi bahwa berita tersebut bukan untuk merugikan tersangka dan tidak beritikad buruk, serta membuat berita menjadi berimbang antara pihak tersangka yang menjadi bahan pokok berita, pembuat berita/kantor berita, keluarga korban(tersangka), dll. Dengan cara membuat berita yang sudah di setujui oleh tersangka dan narasumber.

2. Berdasarkan kode etik jurnalistik dan PPMS

Verifikasi dan keberimbangan berita
a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;
3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

·         Sama seperti halnya kasus di nomor 1, bahwa setiap berita yang hendak di publikasi ataupun di bagikan kepada masyarakat harus melakukan tahap verifikasi. Dalam kasus ini tidak jelas dari mana sumbernya karna dalam tweet pada social media Twitter, sebuat status hanyalah opini user. Dan opini user tidak dapat digunakan sebagai sumber berita. User tidak akan bertanggung jawab dengan apa yang di tweet karna itu adalah kebebasan beropini dalam media social yang di gunakan, selajuntnya maka jurnalislah yang mengelola dengan bijak dan berimbang

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;

·         Dan berdasarkan pasal 2 butir d bahwa berita harus faktual dan jelas sumbernya, jika melalui twitter itu tidak jelas karna user hanya beropini.

3. Berdasarkan kode etik jurnalistik dan PPMS

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
Pencabutan Berita

5. Pencabutan Berita
a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

·         Dalam kode etik jurnalistik sangat jelas bahwa tidak dapat membuat berita bohong, apalagi hal tersebut dapat di golongkan dan berunsur SARA. Hal ini dapat memecah belahkan persepsi masyarakat Indonesia khususnya yang sedang krisis isu SARA. Dan dalam Pedoman berita tidak dapat di cabut, kecuali hal tersebut mengandung unsur SARA. Dapat di ralat dan memperbaiki pemberitaan yang tidak benar tersebut disertai permintaan maaf media kepada pembaca dll.

4. Berdasarkan kode etik jurnalistik dan PPMS

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran

e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;

·         Wartawan berbohong dalam pembuatan isi berita, hal yang sama sekali tidak boleh di lakukan. Lalu jurnalis memasukan foto sang Jendral sedang menembak, foto benar namun jendral tersebut tidak sedang menembak seperti yang di beritakan namun jendral sedang menghadiri olahraga tembak.

5. Berdasarkan kode etik jurnalistik dan PPMS

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

·         Melakukan ralat dan klarifikasi berita yang salah mengutip berita lain, agar tidak mendapat somasi atas berita yang tidak benar dan plagiat dari berita lain.